KNPIACEH.org | Dewan
Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh meminta Pemerintah
provinsi itu agar melakukan berbagai program untuk mengurangi angka
pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut.
"Tingginya
jumlah lulusan perguruan tinggi yang tak sebanding penyediaan lapangan kerja
menempatkan Aceh dalam kondisi 'darurat' pengangguran, dan angka kemiskinan
juga masih tinggi," kata Wakil Ketua DPD KNPI Aceh Samsul Ibrahim di Banda
Aceh, Selasa [09/09].
Jika kedua
masalah tersebut tidak segera diatasi maka dikhawatirkan kondisi itu akan
memperluas ruang kesenjangan sosial di Aceh dan dapat memicu beragam aksi
kriminalitas serta konflik horizontal lainnya, kata dia. Data Badan Pusat
Statistik (BPS) Aceh, Samsul menjelaskan jumlah penduduk miskin di Aceh pada
Maret 2014 mencapai 881.000 jiwa."Namun
angka tersebut bisa jadi lebih besar dari perhitungan yang ada bila
indikator-indikator lainnya juga dihitung. Misalnya dengan menghitung remaja
dan pemuda putus sekolah dan masih bergantung pada orangtuanya. Termasuk pula
kontribusi para alumnus perguruan tinggi," kata dia.
Wakil Ketua
DPD KNPI Aceh itu memperkirakan hampir 15 ribu eks mahasiswa dari puluhan
perguruan tinggi di Aceh yang belum memiliki pekerjaan tetap. "Kalau
kurang lebih dari 5 juta jiwa masyarakat Aceh terdapat setidak-tidaknya 3,3
juta jiwa penduduk usia produktif, maka dengan segala probabilitas kesalahan
perhitungan, bukan tak mungkin angka kemiskinan di Aceh berada diambang 30
persen," kata Samsul menjelaskan.
Seharusnya, ia
mengatakan Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah (gubernur) dan
Muzakir Manaf (wagub) dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran berkisar
antara 15 sampai 18 persen.
"Namun
kenyataannya, apa yang terjadi itu tentunya bukanlah gambaran yang bagus di
tengah-tengah meningkatnya APBA setiap tahunnya. Namun realisasi seperti APBA
2014 masih jauh dari yang diharapkan. Implementasi anggaran tersebut ditengarai
sarat masalah dan tidak diperuntukkan secara tepat guna," kata dia.
Seharusnya,
Samsul B Ibrahim mengatakan Pemerintah Aceh memprioritaskan sektor-sektor yang
dapat memicu pertumbuhan lapangan pekerjaan, misalnya di sektor pertanian dan
perkebunan.
"Dua
sektor tersebut tidak mendapatkan kompensasi yang memadai, seperti optimalisasi
lahan-lahan tidur belum dilakukan oleh pemerintah. Harusnya, masyarakat
digembleng untuk menggarap lahan tidur dengan pemberian bibit, pupuk, dan
penyediaan peralatan pertanian dan perkebunan secara cuma-cuma," kata
Samsul. (beritasore.com | ant )
0 komentar:
Posting Komentar