BANDA ACEH - Sekretaris KNPI Aceh kubu Wahyu Sahputra, Zulfan Effendi yang juga mantan Ketua PW IPNU Aceh menegaskan bahwa tidak ada dualisme KNPI.
“KNPI hanya ada satu,” tegas Zulfan Effendi, Rabu (5/9).
Ia menjelaskan konflik pertama muncul setelah Kongres di Papua, masalahnya adalah ketika penyusunan struktur dimana Rifai Darus lebih memilih Ahmad Dolli Kurnia sebagai Ketua MPI ketimbang Taufan EN Rotorasiko, padahal ini dilakukan berdasarkan hasil voting dari rapat tim formatur. Namun tidak demikian halnya dengan Fahd El Fouz, Ketua Pusat KNPI kubu Zikrullah Ibna yang menganggap pelanggaran AD/ ART yang berujung pada wacana Kongres Luar Biasa (KLB), KLB Pemuda/KNPI di Hotel Kartika Chandra, 1 Juni 2015.
Sayangnya, KLB tersebut tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam AD/ART KNPI yaitu syarat sahnya dilakukan KLB diantaranya harus ada pelanggaran AD/ART Ketua Umum, diinginkan tertulis oleh setengah lebih dari jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun, permintaan tertulis dari lebih setengah DPD KNPI Provinsi, serta dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP.
“Hal ini tidak ada satupun yang terpenuhi dengan kata lain dianggap tidak sah sama sekali,” kata Zulfan Effendi.
Setelah KLB, kata Zulfan, Fahd ternyata mengusulkan pendirian badan hukum untuk kelompoknya itu. Tanpa banyak kendala, Fahd berhasil membentuk organisasi baru Mirip KNPI. Namanya Perkumpulan KNPI Pemuda Indonesia, tanpa singkatan atau kepanjangan. SK bernomor AHU-0010877.AH.01.07 bertanggal 23 Oktober 2015.
“Tentu ini menjadi bahan olok-olok. Fahd kemudian membentuk badan hukum baru untuk perkumpulannya dengan nama Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia yang disingkat DPP KNPI. SK Menkumhamnya tertanggal 2 Februari 2016,” ungkapnya.
Di KNPI yang sah kalimat, kata Zulfan, DPP KNPI adalah struktur, bukan nama sesuai badan hukum. Kesimpulannya, ketiga organisasi di atas adalah benar. Ketiganya sah berbadan hukum dengan nama yang semuanya berbeda tapi ada kemiripan. Jadi, KNPI sama sekali tidak mengalami dualisme kepengurusan seperti yang dituduhkan selama ini, pengurus terpecah lalu menelorkan dua lembaga baru yaitu Perkumpulan KNPI Pemuda Indonesia dan DPP KNPI.
“Komite Nasional Pemuda Indonesia yang disingkat KNPI hanya satu. SK badan hukum hanya bisa dicabut lewat PTUN. Perubahan nama tidak pernah dilakukan,” tegasnya.
Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah Aceh untuk segera dapat mencairkan dana pelaksanaan kongres KNPI sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Dengan adanya kongres KNPI dapat membawa keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan,” katanya.
Sebagai bukti, kata Zulfan, OKP yang berhimpun di dalam wadah KNPI Aceh sebanyak 95 persen berpijak pada KNPI Aceh yang sah di bawah komando Wahyu Sahputra.
“Itu semua dapat dibuktikan dengan peserta OKP hasil musda terdahulu yaitu sebanyak 68 OKP dan 23 DPD KNPI Kab/Kota, jadi jelas tidak ada keraguan sedikitpun terkait dengan keabsahan ini,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aceh Rusln, yang merupakan Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU).
Ia juga membantah adanya dualisme KNPI di Aceh. Ia mengungkapkan bahwa KNPI yang berdasarkan deklarasi Pemuda Indonesia lahir pada tanggal 23 Juli 1973.
Anggaran Dasarnya menjelaskan struktur kepengurusannya adalah Dewan Pengurus Pusat disingkat (DPP), Dewan Pengurus Daerah Provinsi disingkat (DPD) Kab Kota, dan Dewan Pengurus Kecamatan atau distrik disingkat (DPK).
Kemudian, KNPI inilah yang menggelar Kongres di Papua, pada bulan Maret 2015. Sukses memilih Ketua Umum Muhammad Rifai Darus dan Sirajuddin Abdul Wahab sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Bahkan, KNPI kubu Zikrullah Ibna yang Ketua Pusatnya Fahd El Fouz sebelumnya juga ada di dalam barisan pemenang ini.
“Kepengurusan ini lalu mengurus badan hukum. Hasilnya, Menkumham mengeluarkan SK NOMOR: AHU-0001403.AH.01.07.TAHUN 2015. Artinya tidak ada dualisme kepengurusan KNPI,” jelas Ruslan.
Sumber : ajnn.net
0 komentar:
Posting Komentar