Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Dalam Perspektif NKRI

Oleh : Jamaluddin ST

Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. Walau berasal dari nenek moyang yang sama, Adam AS, namun dalam perkembangannya manusia berkembangbiak sehingga menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. 

Perbedaan ini harus disikapi secara bijak sehingga muncul sikap saling menghargai diantara sesama manusia. Tatkala sikap saling menghargai telah tumbuh, maka umat manusia dapat hidup bersama secara damai dalam sebuah ikatan yang lebih besar, yaitu ikatan kemanusiaan. 

Begitu pula dalam kontek Indonesia yang terdiri dari berbagai etnik yang mendiami bentangan ribuan pulau di Nusantara ini. Pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal di setiap daerah akan semakin memperkuat semangat bhinneka tunggal ika, yang walau berbeda-beda suku dan tempat tinggal tapi tetap bersatu dalam sebuah bingkai besar. Itulah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada hakikatnya, setiap kelompok manusia dari etnik apapun tetap memiliki naluri dan hasrat untuk berkuasa dan memimpin kelompoknya dengan norma, kaidah dan tradisi lokal masing-masing. Lebih dari itu, setiap kelompok manusia cenderung mencintai dan membela kelompoknya secara berlebihan yang sering disebut fanatisme kesukuan (‘ashabiyah). ‘Ashabiyah tak mungkin diberantas dengan memaksakan konsep tertentu yang dianut oleh kelompok etnik yang lain. 

Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad SAW yang diakui sebagai sosok paling sempurna dan paling berpengaruh dalam sejarah kepemimpinan dunia ternyata tidak mampu memberantas fanatisme pada setiap suku yang ada di Mekkah dan Madinah. Nabi Muhammad hanya mampu menekan untuk sementara fenomena ‘ashabiyah pada masa kepemimpinannya di Negara Madinah (623-633 M). Tak berapa lama kemudian, setelah Nabi Muhammad wafat, fanatisme kesukuan kembali muncul di kalangan bangsa Arab. Pada paruh akhir kepemimpinan Khulafaurrasyidin (633-661 M), paham ‘ashabiyah yang sempat ditekan pada masa Nabi Muhammad SAW secara perlahan-lahan kembali menampakkan diri ke permukaan. Hal ini ditandai kebangkitan kembali fanatisme klan Umayyah, dan puncaknya didirikan Dinasti Bani Umayyah (661-750 M) oleh Muawiyah bin Abi Sufyan.

Fitrah dan naluri memimpin pada diri manusia diakui oleh Kitab Suci Alquran. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 dengan tegas Allah menyebut manusia sebagai khalifah (pemimpin). Sementara dalam Surat Al-An’am ayat 165, Allah berfirman: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sifat khalifah dan naluri memimpin yang dimiliki setiap kelompok manusia ini adalah sunnatullah (hukum alam) yang tidak perlu diberantas. Upaya memberantasnya adalah sebuah kekeliruan, melawan kodrat manusia dan tentu saja tidak akan pernah berhasil. Yang dibutuhkan adalah pengelolaan dengan baik terhadap kepemimpinan-kepemimpian lokal dalam sebuah kepemimpinan yang lebih besar dalam rangka meraih tujuan bersama yang telah disepakati.

Selain itu, Alquran juga mengakui adanya perbedaan pada setiap kelompok manusia. Dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini jelas sekali mengakui adanya perbedaan etnik diantara umat manusia. Untuk itu, Alquran menegaskan akan pentingnya bagi setiap kelompok untuk memahami dan menghargai kearifan lokal yang dimiliki kelompok-kelompok lain.

Ta’aruf (saling kenal-mengenal) dalam Surat Al-Hujarat di atas adalah anjuran kepada manusia untuk saling mengenal dan mempelajari kearifan lokal kelompok lain yang hidup di muka bumi ini dengan menggunakan kaca mata kelompok yang diamati, bukan menggunakan kacamata kultur lain.

Setelah mengamati dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka akan tumbuh semangat menghargai terhadap kelompok lain. Dengan cara saling memahami dan menghargai itulah kemungkinan pecahnya bentrokan antar-Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) akan terhindarkan. Sebaliknya, rasa cinta dan rasa memiliki terhadap identitas dan ciri khas yang dimiliki kelompok lain akan tumbuh. Oleh sebab itulah, beberapa negara di dunia ini memandang perlu adanya kegiatan pertukaran pelajar, pemuda hingga pertukaran pemuka agama dalam rangka menumbuhkan semangat saling menghargai terhadap budaya lain. Ini adalah wujud deteksi dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gesekan budaya diantara umat manusia.

Mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya bentrokan berbasis primordial dan fanatisme itu jauh lebih baik daripada mengobatinya pascabentrokan. Tatkala bentrokan telah terjadi, maka ia akan sangat sulit untuk diredam, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Maluku, Aceh, Papua dan Timor Timur. Itulah sebabnya, isu SARA sangat rentan dan terlarang untuk dipropaganda. 

Berbeda dengan cara pandang pemerintah Orde Baru (Orba) yang menganggap SARA sebagai sumber konflik yang harus dilebur melalui berbagai kebijakan dan program hingga muncul apa yang disebut sebagai kebudayaan dan kepribadian nasional, maka kini saatnya perbedaan itu dikelola dengan menghargai dan memberikan hak kepada mereka untuk merawat dan menjaga identitas kelompoknya dengan tidak merusak cita-cita utama bangsa Indonesia. 

Pengakuan terhadap perbedaan itu dijamin oleh Undang-undang RI No. 7 Tahun 2007 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang mengamanatkan penghormatan terhadap perbedaan suku, bahasa, dan adat-istiadat orang lain. Lebih dari itu, dalam konteks Indonesia yang kini menganut prinsip demokrasi multipartai, maka adanya perbedaan pandangan politik di kalangan masyarakat mesti dijunjung tinggi dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Aktivis Partai A harus menghargai politisi Partai B, dan seterusnya.

Taqwa dalam Bernegara

Dalam perspektif agama, walau umat manusia terdiri dari beragam etnik, namun nilai paling utama di sisi Tuhan adalah pada tingkat ketaqwaan pada Sang Pencipta. Dalam kontek sosial dan bernegara, taqwa disini bermakna bahwa kedamaian, ketenteraman dan kemaslahan bersama lebih bermakna dibanding sifat dan sikap ego kelompok. Aktualisasi makna taqwa disini adalah adanya kemauan dan kemampuan memberikan perlindungan terhadap manusia lain yang hidup di lingkungan sekitarnya. 

Ketaqwaan sosial ini akan membumi melalui pola pikir, kebijakan dan perilaku pemimpin dan warganya. Penafsiran ketaqwaan sosial seperti ini mesti disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat sehingga terwujud sikap saling memahami, menghargai yang berujung pada kehidupan yang damai dalam kemajemukan.

Kamajemukan adalah “kebijakan Tuhan” (sunnatullah) yang tidak mungkin diberantas. Upaya menekan dan menumpas kemajemukan adalah bagian dari perlawan terhadap “kebijakan Tuhan”. Hanya satu cara yang perlu ditumbuhkan dalam menyikapi kemajemukan itu, yaitu dengan menumbuhkan sikap toleran dan perlindungan terhadap kelompok lain sebagai aktualisasi makna taqwa. Ketika semua kelompok di sebuah negeri sudah merasa hidup nyaman, damai dan tak lagi dihantui rasa was-was dan takut, maka pemimpin negeri itu dapat dikatakan sudah bertaqwa. Sebaliknya, ketika ada kelompok tertentu yang merasa was-was dan terancam dalam meyakini serta menjalankan rutinitas khas kelompoknya, maka pemimpin negeri belum dapat digolongkan sebagai pemimpin yang bertaqwa.

Bersama Meraih Goal Besar NKRI

Walau Indonesia terdiri dari berbagai suku, kultur, bahasa dan agama, namun semuanya harus tetap secara bersama-sama bekerja meraih tujuan besar yang telah ditetapkan oleh pendiri NKRI. Dengan bahasa lain, kearifan lokal tetap harus dipelihara dan ianya tidak menjadi penghalang dalam mencapai goal besar NKRI berupa kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bersama, sehingga menjadi bangsa besar yang dihormati dan disegani dalam percaturan dunia. 

Daerah-daerah di Indonesia sepatutnya diberikan hak dan kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai kearifan lokal masing-masing, namun pada sisi lain Pemerintah Daerah mesti mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam meraih goal besar NKRI terutama dalam aspek moneter, politik luar negeri, pertahanan, hukum dan kebijakan-kebijakan strategis skala nasional lainnya.

Dengan pemahaman dan kebijakan yang memberikan hak kepada daerah untuk mengelola daerahnya sesuai tuntutan lokal kecuali dalam beberapa aspek strategis nasional, maka kedua target (target lokal dan nasional) dapat diraih secara bersamaan tanpa harus terjadi gesekan dan sikap saling curiga, apalagi pertumpahan darah. 

Desentralisasi seperti inilah yang sangat diidam-idamkan masyarakat Indonesia yang majemuk untuk menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia dalam persaingan global. Pada satu sisi setiap daerah bangga akan identitas warisan nenek moyangnya, sementara pada sisi lain mereka merasa terlindungi dalam kebijakan-kebijakan nasional yang telah dirumuskan bersama. Penghargaan dan pemberian hak yang wajar dan proporsional kepada daerah diyainini akan mampu mengikis upaya pembusukan NKRI dari dalam seperti gerakan separatisme yang kerap mengumandangkan isu etno-nasionalisme. 

Sebaliknya, identitas yang berbeda-beda di setiap daerah akan menjadi kekuatan dahsyat dalam mengangkat jati diri bangsa. Hanya dengan cara itulah Indonesia menjadi negara besar yang akan disegani dan siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di era global ini.

Sikap salah kaprah pemerintah Orde Baru yang menganggap perbedaan sebagai sumber konflik yang harus dilebur serta memusatkan segala urusan dan kebijakan secara nasional di Ibukota Jakarta dengan dominasi kultur dan etnik mayoritas Jawa[i] kiranya perlu menjadi bahan renungan dan introspeksi sehingga NKRI dapat diselamatkan dari benih-benih ancaman separatisme. 

Pengalaman masa Orde Baru, hegemoni dan dominasi etnik tertentu dalam berbagai kebijakan nasional dan pengabaian kearifan lokal menjadi pemicu utama tumbuhnya gejolak konflik, baik horizontal maupun vertikal, di Indonesia. Di beberapa tempat, sisa-sisa konflik akibat kebijakan yang salah dan cenderung rakus itu masih membekas sampai kini, walau sebagiannya sudah dapat dinetralkan kembali oleh pemerintah era reformasi dengan memahami dan mengakomodir kearifan lokal.

Aceh sebagai Pilot Project Desentralisasi

Timor Timur, Aceh, Papua, dan Maluku adalah sebagian dari provinsi di Indonesia yang secara terbuka melakukan protes atas pengabaian kearifan lokal akibat sentralisasi pemerintahan yang berlebihan semenjak masa Orde Lama hingga Orde Baru. Khusus Provinsi Timor Timur bahkan dengan terpaksa harus direlakan terlepas dari NKRI melalui mekanisme jajak pendapat (referendum) yang melibatkan pihak asing pada era transisi reformasi Indonesia. Konflik Timor Timur yang awalnya bersifat domestik kemudian menjadi tanpa batas negara dan mendorong intervensi internasional tatkala dihubungkan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Tampaknya, Pemerintah Indonesia pascareformasi menjadikan kasus lepasnya Timor Timur sebagai pelajaran berharga dan cermin dalam memperbaiki diri yang kemudian mempelajari, menghayati dan selanjutnya mengakomodir kearifan lokal di daerah-daerah di Indonesia dalam upaya menuntaskan sisa-sisa konflik warisan era Orde Baru di berbagai daerah. Hasilnya, Aceh, Papua dan Maluku dapat ditangani dan ditarik kembali menjadi kasus internal bangsa Indonesia, walau dalam kasus Aceh sempat melibatkan pihak Crisis Management International (CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, sebagai fasilitator perundingan antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Pascareformasi, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kepada Aceh dan Papua diberikan hak untuk “mengelola diri sendiri” melalui status otonomi khusus (otsus). Khusus otsus untuk Aceh dicapai melalui perundingan panjang antara juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia, yang kemudian melahirkan kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU). Dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 itu, otsus untuk Aceh disebut sebagai Self-Goverment, walau dalam kenyataannya Self-Goverment di Aceh hanyalah wujud otonomi luas yang berbeda dengan bentuk Self-Goverment yang dipraktikkan di negara-negara lain di dunia ini.

Butir-butir dalam MoU Helsinki itu kemudian diterjemahkan secara detil dan operasional dalam Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan sejak itu kasus Aceh pun secara resmi menjadi kasus domestik Indonesia. CMI yang pernah bertindak sebagai fasilitator perdamaian Aceh kini tak lagi berkewenangan mencampuri penerjemahan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga turunan dan jabaran operasional dari UU tersebut menjadi bahan diskusi internal antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah RI.

Aceh dan Papua diberikan hak otonomi khusus dengan beberapa keistimewaan sesuai kearifan lokal dan tuntutan masyarakat setempat. Kepada kedua provinsi yang menyimpan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah ini diatur pembagian keuangan Pusat-Daerah. Keistimewaan Aceh, misalnya, mempunyai hak tersendiri terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1-2 persen dari DAU Nasional selama 20 tahun terhitung mulai tahun 2008, begitu juga dana pembagian hasil minyak dan gas (migas) yang ditetapkan dengan porsi Pusat-Daerah 30:70. Sementara di bidang politik, Aceh berhak mendirikan Partai Lokal (Parlok) untuk berkompetisi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Kepala Daerah (Pimilukada). Selain itu, Aceh juga menjadi pelopor adanya calon independen dan pemilihan langsung dalam suksesi kepemimpinan daerah.

Tidak hanya itu, menurut UU No. 11/2006, Aceh berhak memiliki institusi Wali Nanggroe (WN) dan bendera daerah sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu bagi rakyat Aceh. Aturan turunan dari lembaga WN dan bendera itu saat ini masih dalam pembahasan dan negosiasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah RI. Pembahasan lembaga WN dan bendera Aceh ini diharapkan dapat segera dicapai titik temu, sehingga tidak menjadi pemicu bagi tumbuhnya kekecewaan baru yang dapat berujung pada munculnya kembali benih-benih separatisme di Aceh. Pemerintah RI harus menghargai hak-hak khusus (lex specialis) Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2006, sementara elite politik Aceh juga mesti mampu memelihara diri dari penggunaan simbol-simbol separatis dan kewenangan yang berlebihan dalam menawarkan bentuk bendera dan intitusi lembaga WN. 

Untuk mempercepat tercapainya titik temu dalam merancang bendera dan institusi WN yang hasilnya dapat diterima kedua belah pihak, maka dibutuhkan keterlibatan sosok kharismatik yang disegani oleh kedua belah pihak sebagai perantara semisal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pada masa lampau pernah menjadi magnit bagi kelangsungan perdamaian Aceh.

Kecamuk konflik Aceh yang sempat memanas sejak Deklarasi Kemerdekaan Aceh oleh Dr Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 dengan sendirinya memudar setelah ditandatangani MoU Helsinki 15 Agustus 2005 disusul pengesahan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pihak GAM dengan ikhlas dan kesadaran sendiri bersedia memotong ribuan unit persenjataan berbagai jenis yang digunakan semasa bertikai dengan RI. Selanjutnya mereka bersedia tunduk pada perundang-undangan NKRI dan menghormati seluruh simbol negara NKRI. Ini terjadi karena mereka merasa dihargai setelah Pemerintah RI mengakomodir sejumlah tuntutan dan kearifan lokal Aceh dalam Mou Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006.

Kebijakan Pemerintah RI yang mengakomodir dan memberi beberapa hak kepada Pemerintah Daerah, terutama kepada Papua dan Aceh, adalah wujud dari pengamalan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengutip Isran Noor, sebagaimana digariskan dalam Penjelasan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa mela­lui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keis­timewaaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Dari aspek sejarah, kedudukan dan fungsi Aceh dalam NKRI sangat sentral, maka tidaklah berlebihan menjadikan Aceh sebagai pilot project dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Aceh yang merupakan “pendiri” Republik Indonesia pernah beberapa kali bergejolak melawan Pemerintah RI, sejak awal kemerdekaan melalui gerakan DI/TII (1953-1962) hingga GAM (1976-2005), namun semuanya dapat diselesaikan melalui proses damai dengan mengakomodir kearifan lokal dan pemberian beberapa kewenangan kepada pemimpin daerah. Melihat Aceh yang sudah cukup “kenyang pengalaman” konflik dan penyelesaiannya, maka dipandang pantas menjadikan Aceh sebagai patron bagi pelaksanaan desentralisasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Beberapa proyek percontohan demokrasi dan pemerintahan yang dimulai dari Aceh telah diadopsi secara nasional di Indonesia. Misalnya, wadah perkumpulan dan aktivitas ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berasal dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang didirikan pada tahun 1939, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) di seluruh Indonesia yang terinspirasi dari Badan Pembangunan Daerah Aceh atau Aceh Development Board (ADB) yang didirikan di Aceh pada era Orde Lama. ADB ini kemudian berganti nama dan hinga kini dikenal dengan sebutan Bappeda. Dalam sejarahnya, pembentukan ADB ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 53/II/1968 tanggal 11 Juni 1968.

Tidak berhenti hanya di situ, pada era pasca-reformasi pun masih muncul kearifan lokal dari Aceh yang kemudian menjadi model dalam pelaksanaan otonomi di daerah lain. Berawal dari Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) Aceh tahun 2006 yang mengizinkan calon independen dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, kini telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia. 

Sejak pengesahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilukada, dan dalam hal ini Aceh yang pertama sekali memulai penerapan UU No. 32 tersebut, yaitu pada Pemilkada Gubernur Aceh yang berlangsung tanggal 11 Desember 2006 yang menghantarkan pasangan calon independen Irwandi Yusuf - Muhammad Nazar sebagai pasangan kepala daerah pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung. Sementara secara nasional, kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikutserta dalam Pemilukada baru dimulai sejak lahirnya UU No. 12/2008  sebagai  perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Merujuk pada konsep otonomi Aceh yang khas dan bermuatan kearifan lokal yang kental, maka sepantasnya daerah-daerah lain di Indonesia diberikan hak yang sama sesuai kearifan lokal masing-masing. Bali yang dominan Hindu tentunya berhak mendapatkan perlakuan khas yang kental aroma Hindu. Begitu juga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang didiami manyoritas Kristen mempunyai hak untuk mengelola daerahnya sesuai budaya setempat dan muatan nilai-nilai Kristen, dan seterusnya. 

Kearifan petensi lokal secara nyata dapat dihidupkan dengan memberikan hak bagi setiap daerah untuk mendirikan partai lokal untuk berpartisipasi dalam Pemilu sehingga dapat mengantarkan wakilnya dalam setruktur lembaga legislatif daerah serta dapat mencalonkan kandidat kepala daerah dalam Pemilukada. Pengelolaan potensi lokal seperti inilah yang akan mampu menjaga kesinambungan NKRI dalam keanekaragaman Indonesia.

Kecenderungan dan keberpihakan negara pada agama dan budaya tertentu dapat mengganggu kedamaian dan ketenteraman dalam hidup bersama dalam NKRI. Itulah sebabnya pendiri negeri ini tidak mendasarkan azas negara atas agama dan kultur etnik tertentu. Penetapan Pancasila sebagai azas negara bertujuan untuk menyatukan keanekaragaman etnik, budaya dan agama penduduk yang mendiami Nusantara. Disinilah khas Negara Indonesia yang nyaris tidak ditemukan di negara-negara lain di planet bumi ini.

Dengan berbagai pertimbangan seperti dijabarkan di atas, maka oleh karena itu, sudah sepantasnya moto: Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan dan diterjemahkan dalam wujud aksi nyata dalam tatakelola Pemerintahan Indonesia. Daerah diperkenankan mengelola rakyat di daerahnya sesuai potensi dan kearifan lokal masing-masing, namun tujuan dan target yang telah ditetapkan untuk dicapai secara nasional harus didukung oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia pascareformasi dan seterusnya tentu tak ingin mengulang kesalahan dalam pengelolaan potensi-potensi yang ada Indonesia sehingga menimbulkan berbagai gejolak dari daerah yang sebagiannya masih membekas hingga hari ini. Oleh sebab itu, mari kita samakan persepsi dengan mengedepankan sikap saling menghargai terhadap perbedaan kultur di Indonesia, tetapi tetap bertekad meraih kesejahteraan bersama dalam bingkai NKRI. Semoga!

Share on Google Plus

About KNPI ACEH

Dikelola oleh Staf Sekretariat DPD KNPI Aceh | Alamat : Jl. T Hasan Dek No.166 Jambo Tape Banda Aceh | Email : dpdknpiaceh@gmail.com