MEMAKAI jas biru menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian kaum muda, khususnya anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Jas biru identik dengan “naik kelas” dari ruang belajar di organisasi kepemudaan, masuk ruang laboratorium politik kepemudaan. Sudahkah jas biru mampu menunjukkan jati diri sosok pemuda yang dekat dengan akar rumput? Dan, sudahkah KNPI menjadi bagian dari rakyat di negeri ini?
KNPI telah tumbuh dan besar di Aceh sejak organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia 23 Juli 1973. Organisasi yang berdiri pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Organisasi ini dengan mudah dan langsung mendapat restu dari Presiden Soeharto pada pemerintahan Orde Baru. Dalam perjalanan waktu anggota KNPI banyak yang akhirnya bergabung dengan Golkar.
Meskipun dianggap sebagai bagian utama dari OrdeBaru dan sempat diusulkan untuk dibubarkan, namun KNPI tetap bertahan hingga setelah jatuhnya Soeharto pada 1998.
Ketika kepemimpinan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dalam kepengurusan 2002-2005 mewacanakan rejuvenasi KNPI atau penyegaran kembali peran KNPI di tengah realitas politik Nasional. Rejuvenasi ini akhirnya memaksa KNPI untuk bersikap independent dan kembali memosisikan pemuda sebagai mitra kritis pemerintah.
Di tingkat pusat beredar kabar mengejutkan ketika lembaga besar ini pecah menjadi dua kepengurusan pascakongres KNPI XIV di Papua pada Februari silam. Kepengurusan ganda seakan sudah menjadi tradisi di DPP KNPI, dan inilah yang kemudian kita sebut DPP penuh dengan kepentingan. Konflik di tingkat pusat tentunya tak bisa dianggap sebagai masalah kecil, karena biasanya akan berimbas pada pembentukan struktur KNPI masing-masing kubu di daerah.
Kiprah nyata KNPI
Suatu waktu, saya berkunjung ke satu kawasan pantai Barat-Selatan Aceh, seorang teman memperkenalkan saya pada Ibunya bahwa saya Ketua KNPI Banda Aceh. Sang Ibu itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berujar: “Lagee na lon deungoe-deungoe KNPI” (Rasanya pernah saya dengar-dengar KNPI). Jawaban seorang warga bisa jadi keterwakilan sebagian warga Aceh di pedalaman dan pesisir Aceh yang jauh dari pusat pemerintahan, yang kurang mendegar dan melihat langsung kiprah nyata KNPI di tempatnya.
Kondisi yang sama bisa jadi juga terjadi di Kota Banda Aceh sekalipun. Inilah yang kemudian harus terus kita tingkatkan darma bakti pengabdian masyarakat sekaligus menyosialisasikan dan memperkenalkan lembaga KNPI selaku penyatu dan tempat berhimpunnya pemuda.
Kita berharap tentunya di Aceh KNPI tidak berada dalam kubu-kubuan sebagaimana “dipertontonkan” di Jakarta. Tetapi tentunya sikap ini kita kembalikan kepada pimpinan organisasi kepemudaan (OKP) di Aceh. Saat ini dalam tubuh KNPI Aceh bernaung lebih kurang 68 OKP dan 23 KNPI kabupaten/kota.
Beranjak meninggalkan konflik kepentingan yang ada, KNPI harus terus tumbuh dan berkembang. Menurut penulis berdasarkan kajian-kajian yang ada, beberapa hal harus terus diperkuat dalam kepengurusan sebuah struktur KNPI antara lain beberapa pendekatan, yaitu social empowering (pemberdayaan masyarakat) dan intelectual empowering (pemberdayaan intelektual).
Social empowering (pemberdayaan masyarakat) adalah peran pemuda yang memperkuat posisi kemasyarakatan di gampong-gampong dan mengakar di tengah-tengah masyarakat. Untuk jangka menengah dan panjang penguatan posisi sosial para pemuda memungkinkan setiap pemuda menempati posisi sosial yang kuat di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakat setempat.
Intelectual empowering (pemberdayaan intelektual) adalah pemberdayaan pemuda dengan memperkuat kapasitas intelektual para pemuda sehingga mampu menempatkan diri dalam wacana kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama serta mampu menjawab tantangan kondisi kemasyarakatan yang semakin membutuhkan sikap-sikap intelek. Studi kajian yang kontinyu dilakukan, sehingga para pemuda dan fungsionaris organisasi memiliki kakuatan intelektual (quwwatul fikrah) yang memadai.
Menyesuaikan diri
Perjalanan waktu tidak terasa berjalan, usia 42 tahun begitu cepat berlalu. KNPI di Aceh dalam beberapa kepemimpinan mampu menyesuaikan diri dengan pemerintahan yang ada. Pasang surut hubungan Aceh dan pusat, seperti naik-turun semangat Nasionalisme telah mampu dimanfaatkan dengan baik oleh KNPI, terbukti sampai sekarang KNPI menjadi mitra penting Pemerintah Aceh di bidang kepemudaan.
Ini juga menepis isu dan wacana yang berkembang bahwa KNPI akan tergantikan oleh organisasi kepemudaan lain di tingkat lokal. Tentu saja sikap yang diambil Pemerintah Aceh sebagai kebijakan yang cerdas, karena KNPI bernaung puluhan organisasi kepemudaan dari organisasi Islam, nasionalis sampai underbouw partai politik yang ada. Jaringan dan kekuatan yang dimiliki KNPI tidak mampu digantikan oleh organisasi lain yang muncul tiba-tiba dan hanya didirikan oleh beberapa orang yang tidak menunjukkan keterwakilan pemuda di Aceh.
Kita tidak boleh berbangga berlebihan dengan kondisi yang ada, pemuda-pemuda KNPI di Aceh harus mampu mengakar di gampong-gampong (mengakar) dan berperan strategis di pusat-pusat pemerintahan (melangit) agar setiap kebijakan “atas” harus berdampak positif untuk “bawah” rakyat dan kaum muda kita. Kalau tidak jas biru hanya bergantung saja di lemari dan kalaupun dipakai, orang akan bingung membedakan antara petugas pelayanan umum yang sedang membongkar jalan atau aktivis pemuda yang dibanggakan itu. Wallahu a’lam.
* Hasnanda Putra, Ketua KNPI Kota Banda Aceh.
Sumber : serambinews
Tahun: 2015
0 komentar:
Posting Komentar