BANDA ACEH - Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Pemuda Aceh, Elfakri yang juga merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dispora Aceh Elfakri mengungkapkan KNPI kubu Wahyu Sahputra yang berhak menggelar Kongres KNPI pada Oktober mendatang di Aceh.
“Yang yang berhak menggelar kongres pemuda atau kongres KNPI ke IV ini adalah KNPI yang dipimpin oleh Wahyu Saputra,” kata Elfakri kepada AJNN, Jumat (7/9).
Menurutnya kubu KNPI Wahyu Sahputra yang sudah mengajukan anggaran pelaksaanan kongres tersebut. Sehingga berhak untuk menggelar kongres tersebut.
“Yang mengajukan mereka, anggaran itu lahir dari usulan mereka,” ungkap Elfakri.
Elfakri mengungkapkan kalau pihaknya belum menerima surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) tentang penunjukan Aceh sebagai Tempat Pelaksanaan Kongres ke IV. Padahal Surat Keputusan itu sangat penting sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Untuk perlindungan hukum, kami membutuhkan Surat Keputusan (SK) penunjukan tuan rumah dari pusat, saya kuatir jika dananya sudah cair kemudian tuan rumahnya dipindah, bagaimana kami mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dicairkan itu,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengatakan hingga kini Surat Keputusan Panitia Pelaksana juga belum diterbitkan oleh Gubernur Aceh. Surat keputusan pelaksana ini menjadi kewenangan Gubernur Aceh dikarenakan pengelolaan anggaran kongres ini melekat pada Dispora Aceh, dimana peggunaan dan pencairan anggaran harus berdasarkan SK Gubernur, di samping itu juga harus ada Surat Keputusan dari DPP KNPI karena kegiatan ini adalah kegiatan nasional.
“Karena anggarannya melekat pada dispora, maka Surat Keputusan tentang panitia pelaksana itu dikeluarkan oleh gubernur disamping ada SK dari DPP KNPI, karena ini kongres nasional, tentu pencairannya, penggunaannya harus dengan SK Gubernur,” jelasnya.
Alasan belum terbitnya surat keputusan Gubernur Aceh tentang panitia pelaksana, karena sampai saat ini KNPI belum mengajukan siapa-siapa panitia ke pihak Dispora Aceh.
“Sk Gubernur belum, karena mereka juga belum mengajukan ke kami siapa - siapa panitanya,” kata Elfakri.
Di sisi lain, ia juga berharap agar pelaksanaan Kongres KNPI segera dapat dilaksanakan, mengingat anggaran kegiatan ini tidak semuanya dapat dilakukan Penunjukkan Langsung (PL). Pasalnya ada kegiatan yang harus ditenderkan melalui Unit Layanan Pelelangan (ULP) Aceh karenan nilainya di atas Rp 200 juta, salah satunya terkait pengadaan pakaian.
“Mengingat waktu pelaksanaan sudah dekat yaitu pada bulan Oktober 2018 ditakutkan kegiatan yang harus ditender tidak dapat dilakukan,” jelasnya.
sumber : ajnn.net
0 komentar:
Posting Komentar