KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Sudah 11 tahun usia perdamaian Aceh semua kita berharap momen perjanjian damai sebelas tahun yang lalu menjadi awal kebangkitan Aceh, pintu masuk menuju Aceh yang baru. Dimana perdamaian dan kesejahteraan terus berlomba sampai ke garis finis lahir Aceh yang makmur dan rakyat sejahtera dan ini semua kita berharap lebih lebih pada saat di tandatangani perjanjian damai itu.
Saat ini sudah sebelas tahun kita berbenah dengan sejumlah program kerja pemerintah yang hampir periode dipimpin oleh orang Aceh itu sendiri dengan APBA yang tergolong besar bahkan nomor satu terbanyak se Sumatera dengan jumlah penduduk sedikit dibandingkan provinsi lain di Sumatera, demikian disampaikan oleh H. Jamaluddin, ST ketua DPD KNPI Aceh, Selasa 16 Agustus 2016.
“Kita (Aceh-red) meskinya sadar bahwa Aceh masih sepi dengan kehadiran investor yang mau menginvestasi di Aceh, ini konon katanya karena belum tumbuh keyakinan dari calon investor. Apakah ini benar atau tidak alasannya?,” sambung Jamal mempertanyakan.
Namun kata dia, ketika investor sungkan untuk hadir di Aceh, lalu bagaimana pemerintahan Aceh dan 23 Kab/kota membelanjakan dana nya? Apakah sudah tepat sesuai kebutuhan rakyat saat ini, dimana rakyat butuh lapangan pekerjaan untuk tempat mereka bekerja guna mendapatkan kebutuhan hidupnya. Inilah yang kemudian yang akan menjadi satu satu nya kesempatan pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat Aceh.
“Saat ini kita melihat para pencari kerja dari luar Aceh begitu banyak yang datang ke Aceh dari berbagai jasa, namun disisi lain Aceh juga begitu tinggi angka pengaguran, ada apa ini? paling tidak ada dua penyebabnya yang pertama belum memiliki skil/keahlian yang kedua belum mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja,” ungkap Jamal.
Jika benar masalah skil dan keahlian yang jadi masalah bagi kita dan menyebabkan tidak bisa di terima dibanyak lapangan pekerjaan bagi putra putri Aceh lalu apa solusi yang sudah ditangani oleh Pemerintah. Ada berapa alokasi anggaran setiap tahunnya untuk kita “cetak” putra putri Aceh yang memiliki skill untuk bisa bekerja di Aceh dan bahkan sampaika ke luar negeri dan SKPA mana yang menangani hal ini, katanya lagi.
“Sepertinya hingga saat ini kita belum melihat adanya SKPA yang fokus terhadap persoalan pengaguran tersebut. Sejauh kita tau penyebab utama pengurangan adalah karena tidak adanya keterampilan atau pembinaan terhadap generasi muda kita di Aceh,” ujarnya. [klikkabar.com, Selasa 16 Agustus 2016]

0 komentar:
Posting Komentar