Dana Otsus Aceh Habis Untuk Program Mercusuar

KNPIACEH.org | Alokasi dana Otonomis Khusus (Otsus) Aceh dihabiskan untuk program-program mercusuar yang hari ini menjadi serba dilematis. Untuk tahun 2014, dana yang teralokasi untuk program beasiswa anak yatim mencapai 200 miliar. Untuk beasiswa S-1- S3 Rp108 miliar. JKRA 402 miliar. BKPG 323 miliar. Serta reintegrasi 80 miliar.

Demikian pernyataan Kepala Bappeda Aceh, Prof. DR. Ir. Abubakar Karim, Selasa (16/9/2014) pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh di kantor kepemudaan propinsi setempat. Tema yang diangkat adalah: Peran pemerintah Aceh Dalam Mengoptimalkan Dana Otsus bagi Kesejahteraan Rakyat Aceh.

Menurut Prof. Abu (demikian dia sering disapa-red) program mercusuar tersebut diatas menyerap anggaran yang sangat banyak. Akan tetapi yang membuat dia heran, disamping anggaran semakin meningkat setiap tahunnya, akan tetapi jumlah penerima manfaat nyaris sama setiap tahun. Tidak bertambah dan berkurang. Tolak ukur berhasil atau tidak juga kabur.

Sebut saja soal beasiswa anak yatim. Sepanjang tahun jumlah penerimanya sama. Tidak ada pengurangan ataupun penambahan. “Ini kan aneh. kok jumlahnya sama saja terus-terusan,” Ujarnya heran.

Demikian juga dengan beasiswa S1-S3. Tidak jelas tolak ukur keberhasilannya. Bahkan temuan pihaknya, program beasiswa itu menjadi mainan para pejabat. “Bayangkan ada anak pejabat yang tidak bisa berbahasa Inggris tapi lolos beasiswa kuliah ke luar negeri. Jadwal magister yang seharusnya selesai dua tahun, baru bisa ditamatkan setelah lima tahun. Karena dua tahun pertama dia habiskan waktunya untuk belajar Bahasa Inggris itu. Ini pemborosan,” Katanya prihatin.

Dia juga sedikit menyinggung soal beasiswa sepakbola ke Paraguay yang menyerap 46 miliar selama dua tahun. Dia mempertanyakan dampaknya bagi Aceh apa? seharusnya, tambah Abu Bakar, Aceh harus mendapatkan outcome yang jelas pada setiap pengeluaran uang untuk program pembangunan.

Untuk keluar dari itu tentu sulit sekali. Bappeda Aceh sendiri mengalami kendala yang luar biasa dalam melakukan perencanaan yang lebih tepat. Sebab program mercusuar yang telah ada itu sangat populer. Padahal belum tentu akan berdampak untuk jangka panjang.

Terkait dengan banyaknya pabrik-pabrik yang didirikan dengan dana otsus. Abubakar mengatakan, sampai kapanpun pemerintah tidak akan pernah bisa berbisnis. Sebanyak apapun pabrik didirikan, tetap tidak akan jalan.

Soal ekonomi tersebut harus diserahkan ke pihak swasta (pengusaha) Tugas pemerintah adalah menyediakan infratsruktur baik, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan maupun energi serta keamanan.

Akan tetapi hal inilah yang menjadi kendala. Sampai saat ini Aceh masih krisis listrik. Bahkan usaha pemerintah untuk mendatangkan pengusaha ke Aceh tetap masih nihil. Sebab persoalan energi (listrik) yang tak kunjung selesai.

Perlu lembaga Pengawas

Aryos Nivada, MA, Dosen Fisip Unsyiah, dalam kesempatan yang sama menawarkan konsep dibentuknya lembaga pengawas penggunaan dana otsus. Lembaga itu bersifat ad hoc dan berfungsi mengevaluasi, mengawasi dan mensupervisi penggunaan dana otsus tersebut.

Menurut magister ilmu pemerintahan itu, sudah saatnya dana otsus dikawal oleh lembaga idependen namun mempunyai kewenangan yang besar. Sebab uang yang diberikan oleh Jakarta sampai dengan tahun 2027 tersebut bukanlah dana abadi. Jumlahnya juga terbatas. Hanya berjumlah Rp150 triliun selama 20 tahun.

“Waktu tidak lama lagi. Pasca Otsus Aceh akan kebingungan. Untuk itu perlu segera dibentuk lembaga ad hoc yang berfungsi mengawal dana ini,” Terang Aryos.

Ketua KNPI Aceh, Jamaluddin, ST dalam sambutannya mengatakan bahwa diskusi yang diselenggarakan pihaknya adalah sebagai upaya untuk melihat lebih jauh terkait persoalan pengelolaan dana otsus di Aceh.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa pasca rehab rekon yang menghabiskan anggaran (APBN) mencapai 72 triliun, anggaran lain yang dikelola oleh Aceh adalah otsus. Diberikan oleh Jakarta selama 20 tahun. Kalau gagal dikelola, ke depan Aceh akan menghadapi persoalan yang cukup serius,” Kata Jamal.

Diskusi yang dipandu oleh Muhajir Juli dari The Globe Journal itu menghadirkan empat pembicara, termasuk Jamaluddin dan Chairul Fahmi dari Aceh Institute. Peserta diskusi dari berbagai elemen sipil, termasuk mahasiswa dan perwakilan pemerintah. [http://atjehpost.co/]