KNPI Diminta Benahi Usia Pengurus OKP

Pemberlakuan UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

KNPIACEH.org | Nyaris semua organisasi kepemudaan (OKP) beserta kepengurusan DPD KNPI Payakumbuh, sudah tak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sesuai undang-undang, usia pengurus hariannya tak boleh lewat 30 tahun. Sementara usia pengurus harian OKP dan KNPI, sudah di atas batas usia tersebut.

Asisten II Setko Payakumbuh Amriul mengatakan, perhatian Pemko terhadap organisasi kepemudaan di kota ini, cukup tinggi. Pemuda bagian dari objek dan subjek pembangunan. Peran OKP dan KNPI dalam membangun fisik dan pemuda di kota ini sangat diharapkan. Pemerintah tak bisa jalan sendiri dalam menjalankan perannya

Hanya saja, sebut Amriul, akibat UU Nomor 40 itu Pemko tak bisa berbuat banyak, memberikan bantuan atau hibah kepada KNPI. Oleh sebab itu, KNPI diminta segera membenahi kepengurusannya serta mendorong seluruh OKP di bawah naungan KNPI untuk melakukan hal yang sama.

”Saya minta agar KNPI membenahi kepengurusannya, serta mendorong OKP memenuhi amanat UU No 30 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tersebut,” ujarnya.

Tahun anggaran 2014 ini, kata Sekretaris Disparpora Dafrul Pasi, DPD KNPI Payakumbuh tak mendapat anggaran dalam APBD Payakumbuh.

Sebab, usia pengurusnya yang di atas 30 tahun. Dampaknya, KNPI sulit melakukan aktivitas kepemudaan. ”Kita berharap tahun ini KNPI mampu membenahi seluruh OKP, sehingga Pemko dapat menyalurkan anggaran buat KNPI,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengajak organisasi kepemudaan di Sumbar mendukung pelaksanaan UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam undang-undang ditegaskan pengurus organisasi kepemudaan (OKP) tidak boleh berumur lebih dari 30 tahun. Pembatasan umur ini dilakukan agar mempercepat proses kaderisasi di tubuh organisasi kepemudaan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar berjanji akan mendukung pelaksanaan UU Kepemudaan tersebut.

”Saya mengimbau berbagai unsur kepemudaan dan berbagai organisasi kepemudaan mempersiapkan diri terhadap pelaksanana Undang-Undang Kepemudaan yang akan mulai diberlakukan tahun 2013 mendatang. Hal ini penting agar berbagai elemen dan unsur kepemudaan dapat menyesuaikan diri dengan, baik dalam menjalankannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya..

Praktik pelaksanaan UU Kepemudaan tersebut sangat berarti. Sebab, semua ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam kehidupan berpolitik, bersosial, berekonomi, berbudaya sebagai bagian landasan hukum dan etika dalam kehidupan kemudaan. Ini juga dapat menjadi payung hukum untuk pembinaan organisasi kepemudaan.

Tahun 2015 mendatang, Indonsia telah memasuki era momunitas ASEAN 2015 yang meliputi komunitas keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Era itu, mau tidak mau mengharuskan untuk bekerja sama secara terbuka dalam mengelola barang dan jasa, maupun orang dan menuntut kesiapan untuk dapat bekerja sama dengan berbagai komunitas di berbagai negara ASEAN.

Dalam menghadapi era itu, tentu saja perlu dilakukan antisipasi terhadap tantangan kerja sama komunitas tersebut secara lebih kreatif dan bertanggung jawab. Di sinilah letak peran pemuda dalam mengembangkan kreativitas tersebut, agar kreativitas tersebut dapat sejalan dengan tuntutan nilai-nilai baru komunitas internasional.

Kreativitas tak muncul begitu saja, kreativitas selayaknya diperjuangkan dan didapatkan dalam berbagai usaha yang jujur, berdisiplin tanggung jawab dalam kerja keras yang tidak mengenal lelah, Kreativitas yang handal juga perlu didorong oleh ilmu pengetahuan yang memadai.

”Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengimbau dan mengajak para pemuda untuk tidak mengenal lelah mengakumulasi ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya, agar kreativitas dapat dihargai oleh masyarakat dunia,” ucapnya. [Padangekspres.co.id]